Panduan Lengkap: Proses Pendirian PT Sesuai Regulasi Terbaru

Tahapan Resmi Pendirian PT (Sesuai Regulasi Terbaru)

Berikut adalah urutan proses pendirian PT yang wajib Anda ikuti agar terhindar dari kendala administrasi di masa depan:

1. Pengecekan Nama Perseroan: Pengecekan ketersediaan nama PT di sistem SABH Kemenkumham. Pastikan nama belum dipakai dan sesuai kaidah bahasa Indonesia.
2. Pembuatan Akta Pendirian: Notaris menyusun Akta Pendirian yang memuat Anggaran Dasar PT, komposisi saham, serta penunjukan Direksi dan Komisaris.
3. Pengesahan SK Kemenkumham: Permohonan pengesahan badan hukum secara elektronik. SK Kemenkumham adalah bukti sah PT Anda telah “lahir” sebagai subjek hukum.
4. Pendaftaran NPWP Perusahaan: Mengurus NPWP badan usaha di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai domisili PT.
5. Registrasi OSS RBA (NIB): Melakukan pendaftaran di sistem Online Single Submission Risk-Based Approach untuk mendapatkan NIB (Nomor Induk Berusaha).
6. Sertifikasi Standar/Izin: Jika usaha Anda memiliki risiko menengah-tinggi, sistem OSS akan mengarahkan pada pemenuhan komitmen izin teknis.

Pertanyaan Sering Diajukan (FAQ)

Apakah PT wajib memiliki modal 50 juta?

Tidak ada kewajiban modal minimum 50 juta dalam peraturan terbaru. Besaran modal ditentukan oleh kesepakatan pendiri dalam akta, sesuai dengan skala dan jenis usaha.

Apakah proses pendirian PT bisa dilakukan sendiri?

Bisa, namun pembuatan Akta Pendirian wajib dilakukan di hadapan Notaris. Pendampingan profesional disarankan agar struktur KBLI dan Anggaran Dasar sesuai dengan rencana bisnis jangka panjang Anda.

Apa Kata Klien

“Sangat puas dengan panduan proses pendirian PT yang diberikan. Semua alur dari Notaris hingga OSS dijelaskan secara transparan, sehingga bisnis kami langsung legal dan bisa beroperasi.”

— Bpk. Rahmat, PT Solusi Teknologi