Mengganti Direktur atau Komisaris bukan sekadar mengubah nama di struktur organisasi internal. Secara hukum, perubahan ini wajib melalui RUPS Luar Biasa (RUPSLB), dituangkan dalam Akta Notaris, dan dilaporkan ke Kemenkumham. Kami adalah konsultan dan Notaris PPAT terpercaya di Surabaya yang siap membereskan legalitas kepengurusan PT Anda hingga tuntas.
Dampak Fatal Jika Perubahan Pengurus Tidak Diaktakan
Sistem administrasi negara kini telah terintegrasi (SABH Kemenkumham – OSS RBA – DJP). Menunda atau mengabaikan pengesahan akta perubahan susunan pengurus akan melumpuhkan operasional PT Anda:
🏦 Pemblokiran Rekening Bank
Pihak perbankan akan menolak pencairan cek atau mutasi besar jika nama Direktur yang bertanda tangan berbeda dengan data SK Kemenkumham terakhir.
🚫 Diskualifikasi Tender
Perusahaan Anda di Surabaya akan otomatis gugur dalam lelang pengadaan LPSE pemerintah atau swasta karena legalitas pengurus dianggap tidak sah.
🛑 OSS RBA Tersendat
Data Penanggung Jawab di sistem OSS tidak bisa diubah, sehingga perpanjangan izin usaha atau pengajuan izin baru tidak dapat diproses.
Prosedur & Syarat Pengurusan di Surabaya
Tim Notaris kami menyederhanakan proses birokrasi. Anda hanya perlu menyiapkan dokumen dasar, dan kami akan mengeksekusi sisanya:
- Dokumen Wajib: KTP & NPWP pengurus lama dan pengurus baru, Akta Pendirian, dan SK Kemenkumham PT.
- Penyusunan Risalah: Notaris menyusun Akta Berita Acara RUPSLB atau Akta Pernyataan Keputusan RUPS.
- Pelaporan SABH: Pengajuan perubahan data ke Sistem Administrasi Badan Hukum maksimal 30 hari sejak RUPSLB.
- Penerbitan SK: Mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kemenkumham.
- Update OSS & Pajak: Sinkronisasi data Direktur/Penanggung jawab baru di sistem OSS RBA dan KPP Pratama wilayah Surabaya.
FAQ (Pertanyaan Umum)
Apakah pengurus lama yang diganti wajib hadir?
Agar proses sah dan tidak berisiko gugatan hukum di kemudian hari, pengurus lama idealnya hadir dalam RUPSLB. Jika berhalangan, wajib memberikan Surat Kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam rapat, atau memberikan surat pengunduran diri secara resmi.
Berapa lama waktu penyelesaiannya?
Sejak penandatanganan Akta Notaris, SK Penerimaan Pemberitahuan dari Kemenkumham umumnya terbit dalam 2 hingga 4 hari kerja.
Apakah perlu RUPS jika masa jabatan Direksi sudah habis?
Sangat wajib. Sesuai UUPT, masa jabatan pengurus dibatasi (biasanya 5 tahun dalam Anggaran Dasar). Jika masa jabatan habis, harus segera diadakan RUPS untuk mengangkat kembali pengurus lama atau menunjuk pengurus baru, lalu diaktakan oleh Notaris.
Kepercayaan Klien Surabaya
“Saat Direktur Utama kami mendadak mundur, operasional perusahaan nyaris lumpuh karena urusan bank terhenti. Tim Notaris ini langsung mengeksekusi RUPSLB kilat. Dalam 3 hari, SK Kemenkumham baru sudah keluar dan operasional jalan lagi.”
— Ibu Anita, Komisaris PT Logistik (Surabaya Utara)
“Jelas, lugas, dan transparan harganya. Tidak hanya buat akta, tapi mereka juga bantu pandu update data penanggung jawab di OSS RBA sampai selesai.”
— Bpk. Wijaya, CEO Perusahaan IT (Surabaya Barat)
Segera Legalkan Susunan Pengurus Baru Anda
Jangan tunggu sampai perusahaan Anda terblokir sistem bank atau gagal tender. Serahkan pengurusan Akta Perubahan Susunan Pengurus PT Anda kepada tim pakar hukum kami.
Konsultasi Gratis dengan Notaris Kami
Chat via WhatsApp