Dinamika bisnis seringkali menuntut perusahaan untuk beradaptasi, mulai dari perpindahan alamat domisili, pergantian susunan direksi, hingga ekspansi bidang usaha (KBLI). Sebagai pusat ekonomi terbesar kedua di Indonesia, pengurusan legalitas di Surabaya membutuhkan kecepatan dan presisi. Kami hadir menyediakan layanan perubahan akta PT yang terintegrasi langsung dengan sistem AHU Kemenkumham.
Kapan Perusahaan Anda Wajib Mengubah Akta Pendirian?
Sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) No. 40 Tahun 2007, segala bentuk perubahan fundamental pada perusahaan wajib dilegalkan melalui RUPS Luar Biasa dan diaktakan oleh Notaris. Anda membutuhkan jasa kami jika mengalami kondisi berikut:
🔄 Perubahan Data Perseroan
- Pergantian nama perusahaan.
- Pemindahan tempat kedudukan (alamat domisili PT).
- Perubahan maksud, tujuan, dan kegiatan usaha (Penambahan/pengurangan KBLI).
- Perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan.
👥 Perubahan Susunan Modal & Pengurus
- Peningkatan atau penurunan modal dasar, ditempatkan, dan disetor.
- Jual beli atau pengalihan saham antar pemegang saham.
- Pengangkatan, pemberhentian, atau pergantian susunan Direksi dan Dewan Komisaris.
Birokrasi Praktis: 4 Langkah Pengurusan di Surabaya
Tim legal dan Notaris PPAT kami mendesain alur kerja yang efisien agar operasional bisnis Anda di Surabaya tidak terganggu oleh urusan administratif.
- Konsultasi & Analisis Dokumen: Serahkan salinan Akta Pendirian awal, SK Kemenkumham terakhir, NIB, dan KTP/NPWP pengurus. Tim kami akan melakukan pengecekan legalitas.
- Penyusunan Draf RUPS/Sirkuler: Kami merumuskan draf Keputusan Pemegang Saham (Sirkuler) atau Risalah RUPS sesuai dengan perubahan yang diinginkan.
- Penandatanganan Akta Notaris: Para pemegang saham dan pengurus menandatangani Akta Perubahan di hadapan Notaris rekanan kami di Surabaya.
- Penerbitan SK Kemenkumham Baru: Notaris akan mendaftarkan perubahan tersebut ke sistem AHU Online. Anda akan menerima SK Persetujuan atau Surat Penerimaan Pemberitahuan dari Menkumham secara resmi.
Pertanyaan Seputar Perubahan Akta PT (FAQ)
Berapa lama proses perubahan akta PT hingga SK Kemenkumham keluar?
Setelah seluruh dokumen ditandatangani di hadapan Notaris dan biaya PNBP dibayarkan, proses registrasi ke sistem AHU Kemenkumham umumnya memakan waktu 3 hingga 7 hari kerja, bergantung pada jenis perubahannya (perlu persetujuan atau sekadar pemberitahuan).
Apakah NIB juga harus diubah setelah akta PT berubah?
Ya, sangat diwajibkan. Jika perubahan akta berkaitan dengan penambahan KBLI, alamat, atau susunan direksi, data pada sistem OSS (Online Single Submission) harus disinkronisasikan ulang agar NIB dan izin operasional perusahaan Anda tetap valid.
Saya ada di Jakarta, tapi PT saya berdomisili di Surabaya. Apakah bisa dibantu?
Tentu bisa. Pengambilan keputusan pemegang saham dapat dilakukan melalui mekanisme Keputusan Sirkuler (tanpa perlu mengadakan RUPS fisik). Tim kami akan mengurus legalisasi dan korespondensi dokumen langsung ke lokasi Anda.
Apa Kata Klien Kami di Jawa Timur?
“Proses penambahan KBLI untuk perusahaan manufaktur kami di Rungkut selesai sangat cepat. Konsultasinya jelas, tidak ada biaya tersembunyi, dan SK Menkumham langsung dikirim ke kantor. Layanan notaris Surabaya yang sangat profesional!”
— Bpk. Gunawan, Direktur PT Agro Jatim Perkasa
“Sempat terkendala masalah perubahan susunan direksi akibat salah satu pemegang saham berada di luar negeri. Tim legal dari Jangkar Groups memberikan solusi sirkuler yang sah secara hukum. Sangat membantu.”
— Ibu Diana S., Founder Startup Logistik
Amankan Legalitas Bisnis Anda Hari Ini
Penundaan pengurusan perubahan akta dapat berisiko pada pembekuan rekening perusahaan, penolakan perizinan proyek, hingga sanksi hukum administratif. Serahkan birokrasi ini kepada tim Notaris & Konsultan Hukum terpercaya di Surabaya.
Konsultasi Gratis & Cek Biaya Layanan
Chat via WhatsApp