Apa Itu Penggabungan Sertifikat SHGB dan Apa Manfaatnya?

Penggabungan sertifikat (atau di kenal sebagai amalgamasi) adalah proses hukum pertanahan untuk menyatukan dua atau lebih bidang tanah Hak Guna Bangunan yang letaknya saling berdampingan dan di miliki oleh pihak yang sama menjadi satu bidang tanah tunggal. Pertama-tama, langkah ini krusial bagi para pengembang properti, pelaku bisnis, maupun perorangan yang ingin membangun satu struktur bangunan megah di atas bidang tanah yang berdampingan.

Namun demikian, terdapat syarat mutlak di mana sertifikat-sertifikat tersebut wajib atas nama pemegang hak yang persis sama, jenis hak yang setara, serta tidak dalam status di jaminkan ke bank. Oleh karena itu, menyatukan sertifikat ini akan mempermudah manajemen pajak bumi bangunan (PBB), menyederhanakan pelaporan aset korporasi, serta mendongkrak nilai valuasi properti di mata investor. Selanjutnya, pelibatan pejabat notaris profesional akan memastikan seluruh aspek yuridis terpenuhi tanpa celah hukum. Dengan demikian, proses penataan tata ruang aset Anda menjadi jauh lebih tertib dan efisien.

Dokumen Persyaratan Wajib Penggabungan Bidang Tanah SHGB

Prosedur pengurusan di Kantor Pertanahan (BPN) memerlukan kelengkapan berkas legalitas kepemilikan dan data teknis lapangan yang valid. Sebagai permulaan, pemohon wajib melampirkan seluruh sertifikat SHGB asli yang hendak di gabungkan, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga pemegang hak, serta NPWP aktif.

Selain itu, jika pemegang hak merupakan badan hukum atau perusahaan (PT), di perlukan Akta Pendirian, pengesahan Kementerian, serta surat keputusan internal perusahaan yang menyetujui penggabungan aset tersebut. Di samping itu, bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masing-masing bidang tanah untuk tahun terakhir wajib di sertakan tanpa tunggakan. Lebih lanjut, surat permohonan resmi penggabungan bidang tanah bermeterai yang di tandatangani di hadapan notaris harus di siapkan sebagai landasan formil. Maka dari itu, verifikasi awal dokumen bersama tim notaris akan menghindarkan penolakan berkas dari loket pelayanan BPN.

Tahapan Prosedur Resmi Penggabungan Sertifikat di BPN

Pelaksanaan penggabungan bidang tanah SHGB harus melalui tahapan administratif dan teknis pertanahan yang ketat di bawah pengawasan BPN. Pada dasarnya, proses di mulai dengan pendaftaran permohonan penggabungan melalui kantor notaris/PPAT yang di lanjutkan dengan pendaftaran berkas yuridis ke Kantor Pertanahan setempat.

Berikutnya, petugas ukur BPN akan turun langsung ke lokasi guna melaksanakan pengukuran ulang batas fisik gabungan seluruh bidang tanah tersebut. Setelah itu, hasil ukur akan di terbitkan menjadi Surat Ukur baru tunggal yang menggabungkan lembar ukur sebelumnya. Di samping itu, di lakukan proses penghapusan buku tanah lama dan pembukuan sertifikat SHGB baru dalam bentuk satu kesatuan bidang tanah utuh.

Oleh sebab itu, pendampingan hukum secara berkala sangat di butuhkan untuk memantau progres penetapan SK kepala kantor pertanahan. Sebagai kesimpulan, alur kerja sistematis ini menghasilkan satu sertifikat SHGB gabungan yang sah, kuat secara hukum, dan siap di pergunakan untuk pengembangan properti Anda.

Pertanyaan Populer (FAQ) Penggabungan Sertifikat SHGB

Di percaya oleh 3.450+ Klien & Korporasi Properti