PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) adalah kontrak awal karena ada syarat yang belum tuntas, seperti pembayaran cicilan. Sedangkan AJB (Akta Jual Beli) adalah bukti final yang di terbitkan PPAT saat pelunasan selesai dan properti siap dibalik nama.

Audit ini berfungsi sebagai langkah preventif untuk memastikan sertifikat tersebut tidak palsu, tidak berstatus jaminan bank, tidak tumpang tindih, dan tidak berada dalam blokir pengadilan.

Tarif honorarium PPAT di atur oleh regulasi negara, biasanya tidak melebihi 1% dari nilai transaksi atau NJOP (tergantung mana yang lebih tinggi). Biaya ini di luar tanggungan pajak negara (BPHTB/PPh).

Secara umum, proses administrasi di Kantor Pertanahan memakan waktu antara 14 hingga 30 hari kerja setelah seluruh berkas perpajakan di validasi dan AJB di tandatangani.

Ya, sesuai undang-undang, yurisdiksi kerja PPAT di batasi pada wilayah kabupaten/kota tertentu. Namun, untuk pembuatan PPJB (bukan AJB), notaris dari wilayah mana saja bisa memprosesnya.

Tidak bisa. Properti warisan harus melalui proses “Turun Waris” terlebih dahulu di BPN agar nama pewaris berganti menjadi ahli waris. Setelah itu, barulah AJB ke pembeli baru bisa di terbitkan.

Secara aturan dasar, penjual wajib membayarkan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 2.5%, sementara pembeli menanggung BPHTB sebesar maksimal 5% setelah di kurangi nilai tidak kena pajak. Hal ini bisa disesuaikan kembali berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Penjual harus menyiapkan: Sertifikat Hak Milik (SHM/SHGB) Asli, bukti lunas PBB 5 tahun terakhir, IMB/PBG, serta identitas diri (KTP, KK, Surat Nikah, dan NPWP).